Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Aceh dan Papua Tengah periode 2023 - 2024
DOI:
https://doi.org/10.35760/jkaap.2025.v2i2.51Kata Kunci:
Dana otonomi Khusus, Dana Perimbangan, Kemandirian keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat KemiskinanAbstrak
Desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui penguatan kapasitas fiskal. Namun, ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih menjadi permasalahan, khususnya pada daerah penerima dana otonomi khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh dan Papua Tengah pada periode 2023–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang mencakup seluruh kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Meskipun demikian, secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal, dan memberikan bukti empiris terbaru pada daerah penerima dana otonomi khusus pasca pembentukan Provinsi Papua Tengah.
Referensi
Akbar, Bahrullah. 2013. “Akuntansi pemerintahan.”
Alfian Mujiwardhani, Setiawan, Nawawi. 2022. “Dana Alokasi Khusus Di Indonesia.”
Azwar. 2022. “Analisis Dinamis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Belanja
Kesehatan Dan Kesejahteraan: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan.” Azwar. 2023. “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Potensi Pertumbuhan
Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.” Jurnal Manajemen Keuangan Publik 7
Christian, Willy. 2022. “Pengaruh Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019.”
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan "Laporan APBD dan TKKD Provinsi Aceh Papua Tengah Tahun 2023 dan 2024
https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=7&tahun=2023&provi nsi=01&pemda=17 (Diakses Juli 2025)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. “Laporan Pengelolaan DBH CHT.” Fiscal, Oecd, And Decentralisation Database. 2024. “Tax Autonomy Indicators ”.
Fitri, Sri, Et Al. 2023. “Pemerintahan.” In Akuntansi Pemerintahan,.
Group, World Bank. 2024. “Thailand Economic Monitor, July 2024: Unlocking The
Growth Potential Of Secondary Cities.”
Husin, Saparuddin, dan Purnaman. 2025. “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Kendari.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan
Iba, Zainuddin, dan Wardhana. 2024. Metode Penelitian Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, & Hipotesis.
Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. 2024. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Trasfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.” Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024
Indonesia, Pemerintah. 2014. “Law Of The Republic Of Indonesia Number 23 Of 2014 About Local Government.” Mendagri
Kadafi, Muhammad, dan Murtala. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017.”
Katjong, Kadir, anuaria, Polontoh, dan Mulyadi. 2024. “Penerapan Ipteks Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.”
Kemenkeu, Kementrian Keuangan. 2024. “Informasi APBN Tahun Anggaran 2025.”
Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun II
Kementerian Keuangan. 2017. “Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Handbook Of Allocation Of Natural Resources Revenue Sharing Funds).” Kementerian Keuangan (Ministry Of Finance):
Kementrian Keuangan RI. 2017. “Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.”
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Keuangan, Kementrian. 2021. “Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY.”
Kristina, Et Al. 2021. “The Effect Of Local Revenue (Pad) And Balancing Funds On The Regional Financial Independence Of Central Halmahera District.”
Lewis, Blane. 2023. “Indonesia’s New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment.” Bulletin Of Indonesian Economic Studies.
Listari, Harianto, dan Widuri. 2022. “Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio
Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.
Machfud, Asnawi, dan Naz’aina. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.”
Ministry Of Finance. 2024. “Budget In Brief 2024.”.
Mulia, Yang. 2021. “Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016.”
Nazikha, Resi, dan Rahmawati. 2021. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal
Daerah, Dan Elastisitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Inklusif Indonesia.
Nordiawan, Deddy, Putra, dan Rahmawati. 2008. Akuntansi Pemerintahan.
Nurkhayati. 2022. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo.
Of, Bureau, And T H E Budget. 2024. Thailand ’ S Budget.
On, A Report, The Mandanas-Garcia Supreme, And Court Ruling. 2022.
“Decentralization, Digitalization, And Development.” Pengembangan. 2022. “Desentralisasi, Digitalisasi, Dan Pengembangan.” In Desentralilsasi, Digitalisasi, Dan Pengembangan,.
Pietrovito, Filomena, Pozzolo, Resce, dan Scialà. 2023. “Fiscal Decentralization And Income (Re)Distribution In OECD Countries’ Regions.
PMK/18/PMK.07/2023/2023, And UU/1/2022. 2023. “Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.”
Presiden Republik Indonesia. 2022. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.”
Puspita, Dewi, dan Hamidi. 2021. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Desentralisasi Fiskal Dua Dekade Implementasi.
Reyes, 2019. “Decentralized Urban Governance. Local Government Quarterly.”
Sathierbach, Karsten Et Al. 2015. “Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.”.
Sihombing, dan Robinson. 2022. PT Dewangga Energi Internasional Aplikasi EVIEWS Untuk Statistisik Pemula.
Sudrajat, Amir, Arisdiyoto, Aviani, Judijanto, Suryawati, Heriyanto Khair, M.Si., M.H., Dwitayanti. 2016. 4 CV. Mitra Mandiri Persada Otonomi Daerah Dan Good Governance.
Sugiyanto, Sugiyanto, dan Musfirati. 2021. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.”
Sujanto, Alex. 2023. “Tantangan Dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Spesific Grant.”
Syahrijal, Hidayat. 2021. “Buku Ajar Akuntansi Pemerintah PT Inovasi Pratama
Internasional.
Tata Et Al. 2023. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.”
Wildayanti, W. 2024. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap belanja Daerah “.
Zahidah, dan Dientri. 2023. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Lamongan.”
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kajian Akuntansi, Auditing dan Perpajakan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Universitas Gunadarma 
