IMPLEMENTASIKEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
Abstract
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang
sangat luasdalamberbagaibidang kehidupan, termasuk pada pengelolaan
pemerintahandan pelayanan publik. Teknologiinformasi dan komunikasi pada bidang
pemerintahan, dikenal dengan istilah electronic government atau e-government.
Berbagai lembaga pemerintahan, baikpusat maupun daerah sebagian besar telah
mengadopsi teknologi e-government dalam pengelolaan pemerintahan. Implementasi e-government di negara-negara maju telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa,
pelayanan publik yang dilakukan telahmemberikan kepuasan bagi masyarakat. Tujuan
penelitian iniadalah untuk mengetahuitentang implementasi kebijakan E-Government
pada Pemerintah KotaPalembang dilihat dariperspektif model implementasikebijakan
dari EdwardsIII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi participant,
wawancara,dan studidokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini
menyatakan bahwa: (1) implementasi kebijakan e-government masih belum optimal; (2)
factor komunikasi masih berjalan satuarah. Website dari masing-masing organisasi
perangkat daerah baru sebatas publikasi instansi saja; (3) mayoritas sumber daya
manusia aparatur masih gaptek (gagapteknologi); (4) struktur organisasi masih terlalu
gemuk; (5) sikap implementor (kepala organisasi perangkat daerah) belum menunjukkan
komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan e-government;dan (5) belum ada
regulasi ditingkat daerah yang benar-benar mengikat untuk implementasi e-government.
sangat luasdalamberbagaibidang kehidupan, termasuk pada pengelolaan
pemerintahandan pelayanan publik. Teknologiinformasi dan komunikasi pada bidang
pemerintahan, dikenal dengan istilah electronic government atau e-government.
Berbagai lembaga pemerintahan, baikpusat maupun daerah sebagian besar telah
mengadopsi teknologi e-government dalam pengelolaan pemerintahan. Implementasi e-government di negara-negara maju telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa,
pelayanan publik yang dilakukan telahmemberikan kepuasan bagi masyarakat. Tujuan
penelitian iniadalah untuk mengetahuitentang implementasi kebijakan E-Government
pada Pemerintah KotaPalembang dilihat dariperspektif model implementasikebijakan
dari EdwardsIII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi participant,
wawancara,dan studidokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini
menyatakan bahwa: (1) implementasi kebijakan e-government masih belum optimal; (2)
factor komunikasi masih berjalan satuarah. Website dari masing-masing organisasi
perangkat daerah baru sebatas publikasi instansi saja; (3) mayoritas sumber daya
manusia aparatur masih gaptek (gagapteknologi); (4) struktur organisasi masih terlalu
gemuk; (5) sikap implementor (kepala organisasi perangkat daerah) belum menunjukkan
komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan e-government;dan (5) belum ada
regulasi ditingkat daerah yang benar-benar mengikat untuk implementasi e-government.