DETERMINAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Indonesia
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Indonesia
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi penerimaan pajak, leverage, kualitas laporan keuangan, kekayaan daerah, kompetisi politik, kekuatan partai politik, dan lama jabatan kepala daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemprov di Indonesia yang berjumlah 34. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sampel jenuh, sehingga menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak, tingkat kekayaan daerah dan kompetisi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Leverage, kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Simpulan dari penelitian ini yaitu realisasi penerimaan pajak, tingkat kekayaan daerah dan kompetisi politik dapat menentukan tingkat transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan pemprov. sedangkan leverage, kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah tidak dapat mempengaruhi tindakan transparansi pelaporan keuangan daerah.
Keywords
References
Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. Asian Journal of Accounting Research, 3(1), 123–138. doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019
Afryansyah, R. D. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 2(3), 702–712.
Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. Journal of Economic Perspectives, 16(4), 185–205. doi.org/10.1257/089533002320951037.
Deegan, C. (2013). Financial accounting theory. NSW: McGraw-Hill Education (Australia).
del Sol, D. A. (2013). The institutional, economic and social determinants of local government transparency. Journal of Economic Policy Reform, 16(1), 90–107. doi.org/10.1080/17487870.2012.759422.
Dowley, K. M. (2006). Local government transparency in East Central Europe. Local Government Studies, 32(5), 563–583. doi.org/10.1080/03003930600896152.
Gabriel, A. G., & Castillo, L. C. (2019). Transparency and accountability practices of local government units in the Philippines: A measurement from the ground. Public Organization Review. doi.org/10.1007/s11115-019-00450-8.
García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish Local Government Authorities. Local Government Studies, 36(5), 679–695. oi.org/10.1080/03003930.2010.506980.
Guillamón, M. D., Bastida, F., & Benito, B. (2011). The determinants of local government’s financial transparency. Local Government Studies, 37(4), 391–406. doi.org/10.1080/03003930.2011.588704.
Hadiyantono, T. 2018. Skor transparansi anggaran pemerintah meningkat, fitra: Masih ada catatan. Retrieved from https://nasional.kontan.co.id/news/skor-transparansi-anggaran-pemerintah-meningkat-fitra-masih-ada-catatan. Accessed on February 26th 2020.
Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy. doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006
Mardiasmo. (2006). Pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 1-17.
Merliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. E-Jra, 07(10), 37–51.
Ningsih, R. F. (2018). Informasi keuangan daerah via website (studi empiris pada pemerintah daerah di pulau Sumatera tahun 2015). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1.
Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis. doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389
Oztoprak, A. A., & Ruijer, E. (2016). Variants of transparency: An analysis of the english local government transparency code 2015. Local Government Studies, 42(4), 536–556. doi.org/10.1080/03003930.2016.1154845
Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Bali tahun 2010-2013). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 3(1). doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4986
Ratmono, D. (2013). Pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet: Pengujian teori institusional dan keagenan. Media Ilmiah Akuntansi 51(4), 28–48. doi.org/10.1002/2014WR016852
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Republik Indonesia. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Keuangan Pemerintah.
Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154–170. doi.org/10.21002/jaki.2012.10
Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of U.S. municipalities on the internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 19(1), 56–92.
Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2017). Explaining the transparency of local government websites Through A Political Market Framework. Government Information Quarterly, December 2018, 1-27. doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005.
Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2013). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2(2),1-23.
Utomo, K. C., & Aryani, Y. A. (2017). The determinant of financial information disclosure on Indonesian LGs website. Asia Pacific Fraud Journal, 1(1), 85-102. doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.01.07
Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal, 4(2), 1–8. doi.org/2252-6765
Wau, I., & Ratmono. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 4(4), 187–198.
