ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH PERUMAHAN DI KELURAHAN KALIBARU

Nur Fatihah; Sutrisno; Alma Hastari Nabilla

doi:10.35760/dk.2025.v24i2.504

Penulis

Nur Fatihah Universitas Nusa Megarkencana Penulis
Sutrisno Universitas Nusa Megarkencana Penulis
Alma Hastari Nabilla Universitas Nusa Megarkencana Penulis

DOI:

https://doi.org/10.35760/dk.2025.v24i2.504

Kata Kunci:

Potensi Pengembangan Wilayah, Backlog Perumahan, Rumah Tidak Layak Huni

Abstrak

Kelurahan Kalibaru menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi yang kompleks yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kualitas permukiman yang buruk, kualitas dan keterjangkauan air serta akses sanitasi dan sistem pengolahan sampah yang tidak memadai. Masalah tersebut dapat menimbulkan risiko banjir dan genangan, potensi kebakaran, hingga masalah kesehatan. Melalui penelitian ini, penulis mengidentifikasi backlog perumahan di Kelurahan Kalibaru dan potensi pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan kondisi kelayakan rumah dan kondisi lingkungan di Kelurahan Kalibaru. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari hasil penelitian perumahaan by name by address yang dikumpulkan oleh dinas terkait. Metode deskriptif kuantitatif digunakan pada penelitian ini dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta dilakukan pendekatan kebijakan program DPRKP Provinsi DKI Jakarta dan kebijakan pemerintah pusat untuk penentuan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tingkat kesenjangan dapat terlihat dari jumlah backlog kepenghunian sebanyak 2.614 KK dan backlog kepemilikan sebanyak 2.203 KK. Potensi pengembangan rumah tidak layak huni berdasarkan segmentasi ketahanan konstruksi dan luas perkapita < 9 m² dapat dilakukan penanganan melalui Program pemugaran, peremajaan berupa kampung deret dan kampung susun, konsolidasi tanah vertikal, dan rusunami. Penanganan berdasarkan segmentasi air minum dapat dilakukan melalui perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum. Pada segmentasi akses sanitasi, penanganan dapat dilakukan penyediaan fasilitas MCK komunal dan Sistem Pengolahan Air Limbang (SPAL). Potensi pengembangan berdasarkan segmentasi lingkungan sendiri dapat dilakukan perbaikan perbaikan jalan dan drainase dengan titik lokasi yang telah dipetakan.

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Referensi

Agustriana, D. (2018). Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog Perumahan).

Akbar, Iswandi, Ishak Kadir dan Fajar Saranani. (2022). Analisis Potensi Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Poasia Kota Kendari Berbasis Geographic Information System (GIS). Jurnal Perencanaan Wilayah, 7 (2).

Ardiyansyah, Hendy Eka dan Dian Rahmawati. (2021). Efektifitas Penyediaan Prumahan oleh Perumnas dalam Menangani Houising Backlog di Kabupaten Gresik. Junal Teknik Institus Teknologi Sepuluh Nopember, 10 (1).

Baidarus, Muhammad, dkk. (2023). Kajian Sistematis Kebijakan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pada Sektor Perumahan Guna Mengatasi Backlog di Indonesia. Jurnal BPPK, 16 (1), 01-13.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan. (2015). Peranan APBN dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hamdani, H. (2020). Pelaksanaan kebijakan kota tanpa kumuh (kotaku) oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2016 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kecamatan rumbai pesisir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat).

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Ramadhanti, T., Suhab, S., & Fitrianti, R. (2023). Penentu Backlog Perumahan Tingkat Daerah. Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial, 2(1), 17-40.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rosa, Y. (2013). Rumusan metode perhitungan backlog rumah. Jurnal Permukiman, 8(2), 58-68.

Tindas, G.M., Grace A.J.R, & Sherly G.J. (2022). Analisis Backlog di Kota Manado. Jurnal AGRIRUD, 4(2), 239-246.

Safitri G. & Erina H. (2024). Determinan Backlog Perumahan di Indonesia Tahun 2024 dengan Pendekatan Regresi Robust MM-Estimation. Seminar Nasional Official Statistics 2025.

Sari, Feby Kartika, dkk. (2025). Pendataan dan Pemetaan Spasial Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (2), 19-28.

Sejati, Wahyu dkk. (2022). Pelatihan Surveyor Pendataan Backlog Perumahan Menggunakan Teknologi Location Intelligence di Kelurahan Krendang, Jakarta Barat. Jurnal Community Empowerment, 7 (10).

Weldu, Weldemariam Gezahegn dan Iguala Anteneh Deribew. (2016). Identification of Potential Sites for Housing Development Using GIS Based Multi-Criteria Evaluation in Dire Dawa City, Ethiopia. International Journal of Science: Basic and Applied Research, 28(3).

Wulandari Nur, dkk. (2024). Analisis Potensi Program Pengembangan Perumahan Dan Perumukiman di Kelurahan Tanah Tinggi. Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi, 23(1).