PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI DKI JAKARTA

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan rumusan strategi implementasi yang efektif
dalam peremajaan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Dari evaluasi kegagalan upaya
pemerintah dalam peremajaan permukiman kumuh di Angke, Kemayoran dan Pulo
Gadung disusun sebuah analisa multi tujuan (multi goal analysis) dengan pendekatan
multidimensional yaitu dimensi ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan planologis. Hasil
analisa menunjukan bahwa peremajaan lingkungan kumuh menyangkut kesiapan lingkungan
sosial dan kelembagaan masyarakat, pemecahan masalah lingkungan kumuh
harus didasarkan atas kondisi setempat yang spesifik dan pendekatan yang bersifat partisipatif
dari semua stake holder. Pola relokasi dan penataan permukiman kumuh dengan
membangun rumah susun sederhana yang disewakan kepada penghuni lama lebih
sesuai untuk kasus status tanah ilegal, lokasi kurang strategis, pekerjaan penduduk
berpindah, dan daerah permukiman yang kecil. Pola Pembangunan rumah susun sederhana
dan penghuni lama diberi ganti rugi yang cukup untuk membayar uang muka
KPR rusun tersebut lebih sesuai untuk kasus status tanah legal, lokasi kurang strategis,
pekerjaan penduduk tetap, dan daerah permukiman yang besar. Pola pelibatan peran
swasta untuk pembebasan tanah dan pembangunan dari permukiman kumuh menjadi
kawasan permukiman, pertokoan, dan perkantoran dengan sistem subsidi silang lebih
sesuai untuk kasus status tanah legal, lokasi sangat strategis, pekerjaan penduduk tetap
atau berpindah, dan daerah permukiman yang besar.

Abstract
This paper aims to get the formulation of effective implementation strategies in the
rejuvenation of the slums in Jakarta. From the evaluation of the failure of government
efforts in rejuvenating the slums in Angke, Kemayoran and Pulo Gadung compiled an
analysis of multi-purpose (multi-goal analysis) with a multidimensional approach to the
economic dimension, social, cultural, technical, and planologis. Analysis results showed
that the rejuvenation of preparedness regarding ghetto of social and institutional
environment community, ghetto solution must be based on specific local conditions and
participatory approach of all stakeholders. Relocation and settlement patterns of the
slums with simple flats are rented to residents for more appropriate for cases of illegal
land status, lack of strategic location, the work moves people, and small residential
areas. Development patterns simple flats and old residents were given adequate compensation
for a down payment mortgages are more suitable flats to the case of legal
land status, lack of strategic location, permanent jobs, and large residential areas. The
pattern for the involvement of the private role of land acquisition and development of
the slums to neighborhoods, shops, and offices with a cross subsidy system more suitable
for cases of legal land status, location is very strategic, permanent jobs or move,
and large residential areas.