DAMPAK DESENTRALISASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA LAYANAN: IMPLIKASI SETELAH OTONOMI DAERAH KASUS KOTA BENGKULU
Kamaludin Kamaludin
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Indonesia
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Indonesia
Dewi Rahmayanti
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Abstract
Otonomi daerah tidak hanya menuntut desentralisasi kekuasaan tetapi juga berimplikasi
pada desentralisasi keuangan pada daerah tingkat dua. Harapan masyarakat yang
begitu besar dengan adanya desentralisasi keuangan justru saat ini menjadi serangan
balik bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk melihat dampak otonomi daerah
menurut penilaian masyarakat berkaitan dengan layanan dan program yang ditawarkan
pemerintah Kota Bengkulu. Metode analisis adalah pendekatan deskriptip dengan
mengkombinasikan data statistik dan penilaian masyarakat di Kota Bengkulu. Hasil
penelitian menggambarkan bahwa desentralisasi keuangan masyarakat menilai di kota
Bengkulu kinerja layanan terutama dalam arti luas seperti; fasilitas publik, jalan,
jembatan, sarana-prasarana yang lainnya tidak lebih baik sebelum adanya otonomi
daerah. Belanja Daerah yang dialokasikan cenderung tidak berfihak pada program yang
bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Belanja daerah banyak digunakan
untuk hal-hal yang tidak produktif. Sebesar 60% sampai 70% dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah digunakan membiayai gaji pegawai.
pada desentralisasi keuangan pada daerah tingkat dua. Harapan masyarakat yang
begitu besar dengan adanya desentralisasi keuangan justru saat ini menjadi serangan
balik bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk melihat dampak otonomi daerah
menurut penilaian masyarakat berkaitan dengan layanan dan program yang ditawarkan
pemerintah Kota Bengkulu. Metode analisis adalah pendekatan deskriptip dengan
mengkombinasikan data statistik dan penilaian masyarakat di Kota Bengkulu. Hasil
penelitian menggambarkan bahwa desentralisasi keuangan masyarakat menilai di kota
Bengkulu kinerja layanan terutama dalam arti luas seperti; fasilitas publik, jalan,
jembatan, sarana-prasarana yang lainnya tidak lebih baik sebelum adanya otonomi
daerah. Belanja Daerah yang dialokasikan cenderung tidak berfihak pada program yang
bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Belanja daerah banyak digunakan
untuk hal-hal yang tidak produktif. Sebesar 60% sampai 70% dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah digunakan membiayai gaji pegawai.