ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PROGRAM PEMUTIHAN POKOK TUNGGAKAN SERTA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA BENGKULU
Universitas Bengkulu
Indonesia
Universitas Bengkulu
Indonesia
Abstract
Studi deskriptif kuantitatif ini mengkaji efektivitas dan kontribusi program pembebasan pokok tunggakan pajak dan denda pajak di Provinsi Bengkulu. Tujuannya untuk melihat seberapa besar dampak program pembebasan pajak terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini cukup menarik karena menggunakan data dari kewajiban pajak kendaraan roda dua yang tertunggak dan menjadi objek utama program pembebasan sanksi pajak tahun 2021. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kota Bengkulu - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pos penerimaan pajak kendaraan roda dua dari pembebasan pajak tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 45.98% pada tahun 2021, dan kontribusi tercatat sebesar 48.39 % pada tahun 2021 yang termasuk dalam kategori baik. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa meskipun dari aspek pendapatan asli daerah pajak kendaraan roda dua masih belum efektif dan begitu kontributif, namun secara total, program ini telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp29,725,097,400 pada akhir tahun 2021.
Keywords
References
Agustina, R., & Arliani, R. (2015). Analisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003-2012. Ekonomi Dan Bisnis, 8(1), 83–99.
Ariani, M., & Biettant, R. (2019). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, 13(1), 15-30. doi: 10.25105/jipak.v13i1.4950
Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(1), 818-846.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Retrived from https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004
Balqis. (2018). Pengaruh penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) eks Karesidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 10(1), 34–49. doi: 10.24905/permana.v10i1.65
Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2(1), 49-57.
Djaha, P., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Faktor pelayanan publik, informasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, 2(2), 251-266. doi: 10.24167/jemap.v2i2.2457
Ekasari, L.D., & Akbari, F. (2017). Tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah (studi pada unit pelaksana teknis dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). Optima: Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial, 1(2), 1-10.
Eryandi, G., Alfansi, L., & Bernardin. (2014). Analisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu. Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, 4(2), 37-44.
Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntasi, 10(2), 15–26. doi: 10.24905/permana.v10i2.79
Fristylia, T. (2016). Analisis hubungan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (studi pada unit pelaksana teknis dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya, 4(2), 1-17.
Gibson, E. (2013). Manajemen organisasi. Jakarta: Bungkaes.
Gustaviana, S. (2020). Pengaruh program e-samsat, samsat keliling, pemutihan pkb, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang. PRISMA: Platform Riset Mahasiswa Akuntansi, 1(1), 20–29.
Halim, A. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Indonesia: Salemba Empat.
Herawati, N., & Bandi, B. (2019). Telaah riset perpajakan di Indonesia: Sebuah studi bibliografi. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 103–120. Doi:10.24815/jdab.v6i1.13012.
Herjanti, S., & Teg, I. W. T. (2020). Analisis efektivitas dan laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor periode 2013-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 8(1), 37–48. doi: 10.37641/jiakes.v8i1.289.
Husnayaini, D. S. (2020). Evaluasi inovasi sistem pelayanan publik Provinsi Yogyakarta untuk menghadapi masa new normal. Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 14(2), 41-52.
Kamaludin, K., & Usman, B. (2018). Policy regime and policy change: comparing the phenomenon of local government before and after regional autonomy. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21(1), 1-22. doi: 10.24914/jeb.v21i1.940.
Mahardika, I. G. N. P., Zukhri, A., & Nuridja, I. M. (2015). pengaruh kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak pribadi di KPP Pratama Singaraja. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE), 5(1), 1–12.
Mardiasmo. (2003). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada unit pelaksanaan teknis badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. Public Administration Journal of Research, 1 (1), 34–48. doi: 10.33005/paj.v1i1.6.
Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2(1), 30-45. doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dalam peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, 9(1), 118–127. doi: 10.35800/jjs.v9i1.20076.
Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, 4(1), 18–31. doi: 10.29407/jae.v4i1.12616.
Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 10(2), 142–155. doi: 10.24905/permana.v10i2.78.
Rohmah, D. N. (2018). Pengaruh norma subjektif, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pemalang. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 10(2), 168-185. doi: 10.24905/permana.v10i2.80.
Saputra, D., Dewi, C. R.,& Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(1), 56-67. doi: 10.38035/jmpis.v3i1.841.
Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(2), 127-134. doi:10.25273/inventory.v5i2.10654.
Tahyu, D. (2011). Analisis kemampuan fiskus dalam pemeriksaan pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 14(1), 114-132. doi: 10.31845/jwk.v14i1.302.
Usman, B & Nurazi, R. (2021). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Bandung; Mandar Maju.
Wahfar, R. R., Hamzah, A., & Syechalad, M. N (2014). Analisis pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pidie. Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2(1), 70–79.
Wahyudi, E., Sanim, B., Siregar, H., & Nuryartono, N. (2009). Pengaruh economic shock terhadap penerimaan pajak pada kantor wilayah pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 10(1), 68-83. doi: 10.23917/jep.v10i1.809.
Waluyo, J. (2004). Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi: suatu studi lintas negara. Economic Journal of Emerging Markets, 9(1), 1–20. doi: 10.20885/vol9iss1aa621.
Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, sistem e-samsat dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal (Undergraduate thesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. Retrived from https://core.ac.uk/download/pdf/335075541.pdf
Wulandari, D. M. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua (Studi kasus pada kantor bersama SAMSAT Klaten) (Undergraduate thesis). Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. Retrived from: http://repository.unwidha.ac.id/787/1/Dwi%20Muharromah%20fix.pdf
